Pihak China Protes Ke Indonesia Terkait Soal Aktivitas Pengeboran Migas di Laut China Selatan
Jakarta -Pemerintah China menyampaikan protes kepada Indonesia, atas aktivitas pengeboran minyak dan gas (migas) di Laut China Selatan. Selain aktivitas pengeboran migas, China juga mempersoalkan latihan militer di wilayah tersebut.
Reuters melaporkan, protes China disampaikan melalui surat dari diplomat China ke Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di lepas pantai Laut China Selatan, wilayah yang masih menjadi sengketa bagi dua negara," demikian ditulis Reuters, Kamis (2/12), mengutip empat sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, disebut telah meningkatkan ketegangan terkait sumber daya alam antara kedua negara, khususnya di wilayah Laut China Selatan.
Salah satu blok migas di wilayah Laut China Selatan adalah South Natuna Sea yang dikelola perusahaan migas nasional Medco E&P sejak 2016. Sebelumnya blok migas itu dikelola ConocoPhillips.
Medco memang tengah menggenjot investasi di blok migas tersebut, menyusul temuan cadangan migas terbaru di Sumur Eksplorasi Terubuk-5.
Dari hasil pengeboran, sumur tersebut memiliki cadangan 2.287 barel minyak per hari (bopd), 32,89 juta kaki kubik gas per hari (mmscfd), dan 304,1 barel kondensat per hari (bcpd).
Sementara itu Manager External Interaction as well as Media Relations Medco Energi International, Leony Lervyn, menyatakan blok migas yang dikelolanya tidak masuk wilayah yang dipersoalkan China. "Natuna bukan wilayah kerja kita ya. Kita itu di South Natuna Sea, beda wilayah," ujarnya.
Selain meminta penghentian aktivitas pengeboran migas, dalam surat itu China juga disebut-sebut meminta Indonesia menghentikan aktivitas latihan militer. Sebelumnya pada November 2021 lalu, TNI AL telah mengerahkan sembilan kapal perang dan satu pesawat udara dalam Latihan Operasi di Natuna.
Menanggapi surat tersebut, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyatakan Pemerintah Indonesia tak seharusnya memenuhi permintaan penghentian pengeboran migas di wilayah itu.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata politisi Partai Nasdem tersebut.
Dimintai komentar soal surat dari China tersebut, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia mengatakan, "Setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan," katanya kepada Reuters.
Reuters melaporkan, protes China disampaikan melalui surat dari diplomat China ke Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di lepas pantai Laut China Selatan, wilayah yang masih menjadi sengketa bagi dua negara," demikian ditulis Reuters, Kamis (2/12), mengutip empat sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, disebut telah meningkatkan ketegangan terkait sumber daya alam antara kedua negara, khususnya di wilayah Laut China Selatan.
Salah satu blok migas di wilayah Laut China Selatan adalah South Natuna Sea yang dikelola perusahaan migas nasional Medco E&P sejak 2016. Sebelumnya blok migas itu dikelola ConocoPhillips.
Medco memang tengah menggenjot investasi di blok migas tersebut, menyusul temuan cadangan migas terbaru di Sumur Eksplorasi Terubuk-5.
Dari hasil pengeboran, sumur tersebut memiliki cadangan 2.287 barel minyak per hari (bopd), 32,89 juta kaki kubik gas per hari (mmscfd), dan 304,1 barel kondensat per hari (bcpd).
Sementara itu Manager External Interaction as well as Media Relations Medco Energi International, Leony Lervyn, menyatakan blok migas yang dikelolanya tidak masuk wilayah yang dipersoalkan China. "Natuna bukan wilayah kerja kita ya. Kita itu di South Natuna Sea, beda wilayah," ujarnya.
Selain meminta penghentian aktivitas pengeboran migas, dalam surat itu China juga disebut-sebut meminta Indonesia menghentikan aktivitas latihan militer. Sebelumnya pada November 2021 lalu, TNI AL telah mengerahkan sembilan kapal perang dan satu pesawat udara dalam Latihan Operasi di Natuna.
Menanggapi surat tersebut, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyatakan Pemerintah Indonesia tak seharusnya memenuhi permintaan penghentian pengeboran migas di wilayah itu.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata politisi Partai Nasdem tersebut.
Dimintai komentar soal surat dari China tersebut, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia mengatakan, "Setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan," katanya kepada Reuters.
Komentar
Posting Komentar